TASIKMALAYA, September 2026 — Pembahasan mengenai politik dalam perspektif Islam menjadi salah satu landasan penting dalam gagasan penyelenggaraan Madrasah Siyasah. Program ini tidak diarahkan semata untuk mengenalkan praktik politik, tetapi juga membuka ruang pemahaman mengenai hubungan antara kepemimpinan, kehidupan masyarakat, nilai agama, dan kemaslahatan publik.

Dalam pemikiran politik Islam klasik, Abu al-Hasan al-Mawardi melalui karya Al-Ahkam al-Sultaniyyah membahas konsep imamah sebagai institusi kepemimpinan yang memiliki fungsi menjaga agama sekaligus mengatur urusan kehidupan masyarakat. Karya tersebut dikenal sebagai salah satu teks penting dalam perkembangan pemikiran pemerintahan dalam tradisi Islam Sunni. (Brill)

Gagasan tersebut kemudian menjadi salah satu pijakan pemikiran dalam melihat politik secara lebih luas. Politik tidak hanya ditempatkan sebagai aktivitas perebutan atau pengelolaan kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana urusan masyarakat ditata, ketertiban dijaga, dan kepentingan publik dikelola.

Dari perspektif inilah, Madrasah Siyasah diharapkan dapat membuka pemahaman kader bahwa politik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas elektoral.

“Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menjelaskan bahwa imamah atau politik dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian, dalam tujuan menjaga agama dan mengatur urusan kemasyarakatan serta ketertiban duniawi. Maka, berpolitik menjadi bagian dari menjalankan tugas suci.” Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Litbang Persis Kota Tasikmalaya, Budhi Setiadi, S.S., M.Pd.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu gagasan yang ingin diperkenalkan melalui ruang pendidikan politik kader. Tujuannya agar pembicaraan mengenai siyasah tidak dipahami secara parsial, melainkan ditempatkan dalam konteks yang lebih utuh.

Politik Tidak Dipahami Secara Parsial

Pemahaman politik yang komprehensif menjadi penting ketika generasi muda berhadapan dengan dinamika kehidupan publik yang semakin kompleks. Persoalan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kontestasi politik, tetapi juga menyangkut kebijakan publik, kepemimpinan, keadilan, tata kelola pemerintahan, serta hubungan antara kepentingan masyarakat dan negara.

Karena itu, Madrasah Siyasah diharapkan menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai persoalan tersebut dengan pendekatan keilmuan sekaligus nilai-nilai yang menjadi pijakan organisasi.

“Hal ini pun menjadi bagian dari salah satu harapan terbesar kami, sehingga politik tidak dipahami secara parsial semata,” lanjutnya.

Dengan pendekatan tersebut, pendidikan politik diarahkan bukan hanya untuk menghasilkan kader yang mengetahui bagaimana politik bekerja, tetapi juga memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang melekat pada setiap keterlibatan di ruang publik.

Madrasah Siyasah pada akhirnya menjadi ruang pembelajaran untuk mempertemukan ilmu, etika, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Dari ruang inilah diharapkan lahir pemahaman bahwa politik dapat dibicarakan secara kritis sekaligus ditempatkan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat.