TasikNews.com – Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Tasikmalaya Raya mendorong Dinas Sosial Kota Tasikmalaya untuk mengambil langkah konkret terkait kondisi memprihatinkan di Panti Asuhan Yayasan Mutiara Titipan Ilahi Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil observasi langsung oleh bidang sosial dan pemberdayaan yang berlangsung pada hari Jum’at, 19 Juni 2026 ditemukan sejumlah permasalahan mendasar, mulai dari rasio pengasuh yang sangat tidak ideal hingga kelayakan infrastruktur yang menuntut penanganan lebih dari sekadar pengawasan rutin.

Panti Asuhan Yayasan Mutiara Titipan Ilahi yang beroperasi di wilayah Tasikmalaya ini merupakan cabang dari yayasan pusat yang berkedudukan di Jawa Barat. Lembaga kesejahteraan sosial ini berfokus pada pengasuhan anak yatim, piatu, dan dhuafa.

Demi mendukung optimalisasi pelayanan anak asuh, Pimpinan Dareah HIMA PERSIS Tasikmalaya Raya bersama perwakilan dari setiap Pimpinan Komisariat Himapersis Se-Tasikmalaya Raya baru-baru ini turun langsung untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan.

Langkah observasi dan rencana audiensi yang diinisiasi oleh HIMA PERSIS ini bersandar pada sejumlah regulasi yang berlaku. Landasan tersebut antara lain Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, serta Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 30/HUK/2011 dan No. 09 Tahun 2018 yang mengatur standar pelayanan dasar dan pengasuhan anak.

Dari hasil tinjauan tersebut, terungkap fakta yang cukup kritis mengenai ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, panti tersebut menampung sebanyak 53 anak asuh dengan rentang usia mulai dari bayi berusia 0 bulan hingga remaja berumur 14 tahun.

Ironisnya, puluhan anak tersebut hanya diasuh oleh lima orang relawan atau pengasuh. Rasio yang sangat timpang ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas pengasuhan dan perhatian, khususnya bagi bayi yang masih membutuhkan perawatan intensif.

Selain krisis SDM, panti ini juga dihadapkan pada kendala infrastruktur dan administrasi. Bangunan panti dilaporkan dalam kondisi tidak layak dan didirikan secara menumpang di atas tanah milik pribadi, bukan aset yayasan. Kondisi ini tentu memicu ketidakpastian akan keberlanjutan lokasi serta tidak terjaminnya keamanan dan kenyamanan anak asuh.

Di ranah administratif, karena berstatus sebagai cabang, panti ini masih mengandalkan legalitas yayasan pusat dan belum mengantongi izin operasional tersendiri di tingkat Kota Tasikmalaya. Ketiadaan izin lokal ini berisiko menjadi batu sandungan ketika panti hendak mengajukan bantuan atau program pemerintah yang umumnya mensyaratkan legalitas setempat.

Merespons temuan tersebut, PD. HIMA PERSIS Tasikmalaya Raya melalui Bidang Sosial dan Pemberdayaan menyoroti peran Dinas Sosial yang dinilai belum hadir secara maksimal. Selama ini, intervensi instansi tersebut dikabarkan hanya sebatas melakukan monitoring, evaluasi, dan pengarahan, tanpa adanya keterlibatan aktif dalam menuntaskan permasalahan operasional panti.

Oleh karena itu, PD HIMA PERSIS Tasikmalaya Raya mendesak adanya peningkatan peran pemerintah melalui audiensi resmi. Organisasi mahasiswa ini meminta Dinas Sosial untuk memfasilitasi legalitas izin lokal, membantu advokasi atau rehabilitasi fasilitas fisik, memberikan bantuan operasional yang seharusnya diberikan serta mengadakan bantuan rekrutmen dan pelatihan pengasuh.

Sebagai bentuk nyata kepedulian sosial, Bidang Sosial dan Pemberdayaan PD. HIMA PERSIS Tasikmalaya Raya tidak sekadar melempar kritik, melainkan turut menawarkan diri sebagai mitra kolaborator strategis bagi pemerintah daerah.

Melalui audiensi dan komunikasi yang intensif, mereka berharap Dinas Sosial dapat memberikan komitmen tindak lanjut yang terjadwal dan terukur. Seluruh upaya ini bermuara pada satu tujuan bersama, yakni memastikan terpenuhinya hak kesejahteraan dan tumbuh kembang yang lebih baik bagi anak-anak asuh di Panti Asuhan Yayasan Mutiara Titipan Ilahi.