OPINI: Hilman Rasyid, M.Pd
(Sekretaris PD Pemuda Persis Kota Tasikmalaya)

TasikNews.com – Menjelang Muktamar Pemuda Persatuan Islam, kembali mengemuka dorongan untuk merevitalisasi tradisi keilmuan sebagai fondasi gerakan. Seruan ini bukan sekadar romantisme historis, melainkan berakar pada karakter awal jam’iyyah yang dibangun di atas kekuatan hujjah dan kedalaman argumentasi. Tradisi ini pernah melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara moral, tetapi juga tajam dalam membaca realitas dan menentukan arah gerakan.

Namun dalam konteks kekinian, persoalan utama organisasi tidak lagi sekadar pada lemahnya budaya literasi, tetapi pada kegagalan menjadikan ilmu sebagai dasar kepemimpinan. Banyak organisasi tampak kaya secara wacana, tetapi miskin dalam implementasi. Ilmu kerap dijadikan simbol legitimasi, tanpa benar-benar menentukan arah keputusan.

Dalam konteks inilah, figur-figur seperti Mohammad Natsir dan M. Isa Anshary kerap dijadikan rujukan dalam menghidupkan kembali semangat keilmuan. Namun, kekuatan mereka tidak terletak pada aktivitas intelektual semata, melainkan pada kemampuan menjadikan ilmu sebagai dasar arah gerakan. Hal serupa tampak pada A. Hassan, yang menempatkan keilmuan sebagai manhaj berpikir jam’iyyah, bukan sekadar wacana.

Dengan demikian, persoalan utama hari ini bukan sekadar literasi, melainkan adanya jarak antara ilmu dan praksis kepemimpinan. Kita tidak kekurangan kader yang cakap secara argumentatif, tetapi sering kali kekurangan kader yang mampu menerjemahkan kedalaman ilmu menjadi desain gerakan yang operasional, terukur, dan berdampak sistemik.

Di titik inilah pertanyaan tentang kriteria menjadi krusial: bukan lagi siapa yang tampak ideal secara normatif, tetapi siapa yang benar-benar memiliki kapasitas dan amanah untuk memimpin secara nyata.

Dari Uswah ke Kriteria: Menjembatani Idealitas dan Realitas Seleksi

Dalam dinamika menjelang muktamar, muncul dorongan untuk menghadirkan figur uswah sebagai pemimpin—yakni sosok yang mencerminkan nilai-nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah. Secara normatif, gagasan ini memiliki legitimasi yang kuat karena menegaskan pentingnya dimensi keteladanan dalam kepemimpinan.

Namun, dalam praktik seleksi kepemimpinan, konsep uswah menghadapi keterbatasan serius. Ia bersifat normatif dan abstrak, sehingga sulit diturunkan menjadi indikator yang dapat diukur secara objektif. Tanpa operasionalisasi yang jelas, konsep ini berisiko menjadi klaim yang longgar—di mana setiap kandidat dapat dianggap mendekati kriteria tersebut, tanpa proses verifikasi yang memadai.

Akibatnya, proses pemilihan dapat bergeser dari evaluasi berbasis kualitas menuju pertimbangan subjektif. Di sinilah muncul kesenjangan antara idealitas yang diharapkan dan realitas seleksi yang terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konseptual yang lebih maju, yaitu menggeser wacana dari sekadar idealitas moral menuju kriteria kepemimpinan yang operasional, terukur, dan dapat diuji dalam proses muktamar.

Al-Qur’an sebagai Kerangka Operasional: Memaknai Al-Qawiy dan Al-Amin

Al-Qur’an telah memberikan formulasi yang sederhana namun sangat mendasar dalam menentukan kriteria kepemimpinan. Dalam QS. Al-Qashash: 26 ditegaskan bahwa:

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja adalah yang kuat (al-qawiy) dan dapat dipercaya (al-amin).”

Kisah Nabi Musa dalam ayat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir ath-Thabari, memberikan penjelasan yang lebih operasional tentang bagaimana dua kriteria tersebut dikenali. Nabi Musa membantu dua perempuan memberi minum ternak mereka, sebuah tindakan yang kemudian menjadi dasar penilaian. Salah satu dari mereka merekomendasikan Musa kepada ayahnya untuk dipekerjakan, dengan alasan bahwa ia memiliki dua sifat utama; yaitu kuat dan amanah.

Ketika sang ayah meminta penjelasan, putrinya tidak merujuk pada kesan umum, melainkan pada bukti empiris. “Kuat” dibuktikan dari kemampuan Musa melakukan pekerjaan berat dengan daya yang tidak biasa, sementara “amanah” terlihat dari sikapnya yang menjaga pandangan, beradab dalam interaksi, dan menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga kehormatan.

Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak hanya menetapkan kriteria kepemimpinan secara normatif, tetapi juga memberikan metode penilaiannya; yaitu berbasis tindakan nyata, bukan sekadar klaim moral.

Ayat ini penting karena menempatkan kepemimpinan dalam kerangka kerja (amal), bukan sekadar simbol kehormatan. Dari sini, dua kriteria utama dapat ditarik secara lebih operasional:

1. Al-Qawiy (Kuat) – Dimensi Kapasitas dan Kompetensi

Makna “kuat” dalam ayat ini harus dipahami sebagai kapasitas kepemimpinan yang nyata. Ia mencakup beberapa aspek penting:

• Kemampuan analitis, yakni membaca situasi organisasi dan lingkungan secara tepat.
• Kemampuan decisional, yaitu keberanian dan ketepatan dalam mengambil keputusan.
• Kemampuan manajerial, dalam mengelola sumber daya, program, dan struktur organisasi.
• Kemampuan eksekusional, yakni memastikan bahwa gagasan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi terwujud dalam tindakan.

Tanpa kapasitas ini, kepemimpinan akan terjebak pada idealisme yang tidak produktif. Banyak gagasan besar tidak pernah terwujud bukan karena tidak benar, tetapi karena tidak ada kapasitas untuk mengeksekusinya.

2. Al-Amin (Dapat Dipercaya) – Dimensi Integritas dan Tanggung Jawab

Sementara itu, al-amin menunjuk pada kualitas integritas yang mendalam. Ini bukan sekadar reputasi sosial, tetapi karakter yang teruji. Indikatornya antara lain:

• Kejujuran dalam menggunakan wewenang, tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok sempit.
• Konsistensi nilai, yaitu keselarasan antara ucapan dan tindakan.
• Kesadaran transendental, bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Tanpa amanah, kapasitas justru dapat menjadi alat penyimpangan. Sebaliknya, amanah tanpa kapasitas akan melahirkan ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab.

Dengan demikian, kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan kapasitas (al-qawiy) dan integritas (al-amin) secara seimbang.

Pelajaran Historis: Diferensiasi antara Keilmuan dan Kepemimpinan

Untuk memahami bagaimana kriteria ini bekerja dalam praktik, penting melihat preseden historis dalam tradisi Islam. Khalid bin Walid dan ‘Amr bin al-‘Ash diberikan amanah kepemimpinan bukan karena kedalaman ilmu agama mereka saat itu, tetapi karena kapasitas strategis dan kemampuan menjaga amanah. Mereka dinilai memenuhi unsur al-qawiy dan al-amin dalam konteks tugas yang diemban.

Contoh yang lebih komprehensif dapat dilihat pada pengangkatan ‘Umar bin al-Khattab oleh Abu Bakar sebagai khalifah. Keputusan ini tidak semata didasarkan pada aspek keilmuan, tetapi pada kombinasi ketegasan, kapasitas memimpin, serta integritas yang telah teruji. ‘Umar dikenal memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan dan keberanian dalam menegakkan keadilan, sekaligus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah umat. Dalam hal ini, al-qawiy dan al-amin hadir secara bersamaan dalam satu figur, sehingga kepemimpinannya tidak hanya sah secara moral, tetapi juga efektif secara struktural.

Sebaliknya, Abu Hurairah yang sangat kuat dalam keilmuan dan hafalan hadits tidak ditempatkan dalam jabatan struktural. Sementara itu, Abu Dzar al-Ghifari—yang dikenal lurus, zuhud, dan memiliki integritas tinggi—justru diperingatkan oleh Nabi agar tidak meminta atau memegang jabatan.

Fakta ini menunjukkan bahwa keilmuan maupun kesalehan personal, meskipun sangat penting, tidak secara otomatis identik dengan kepemimpinan. Kepemimpinan menuntut lebih dari sekadar kedalaman ilmu atau ketulusan moral; ia mensyaratkan kapasitas untuk mengelola amanah dalam kompleksitas realitas.

Pelajaran ini menegaskan bahwa kepemimpinan menuntut kombinasi kualitas, bukan dominasi satu aspek tertentu. Keilmuan tetap penting sebagai dasar nilai dan arah, tetapi tidak cukup tanpa kapasitas dan amanah dalam implementasi.

Muktamar sebagai Mekanisme Penyaringan: Antara Idealitas dan Praktik

Setelah kriteria dirumuskan, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikannya sebagai dasar dalam proses muktamar. Dalam praktik organisasi, proses pemilihan sering kali ditentukan oleh peta kekuatan, kedekatan jaringan, bahkan kompromi yang tidak selalu berbasis kualitas kepemimpinan.

Jika faktor-faktor ini lebih dominan, maka kriteria al-qawiy dan al-amin hanya akan menjadi wacana normatif. Ilmu tetap dibicarakan, nilai tetap dikampanyekan, tetapi tidak menentukan hasil.

Agar kriteria al-qawiy dan al-amin tidak berhenti sebagai konsep, diperlukan mekanisme penilaian yang konkret dalam proses muktamar. Setidaknya ada tiga instrumen utama:

1. Rekam jejak; menilai pengalaman nyata kandidat dalam memimpin, menjalankan program, dan menjaga integritas.
2. Uji publik gagasan; memberi ruang bagi kandidat memaparkan visi, analisis masalah, dan strategi, sehingga kapasitasnya dapat diuji secara terbuka.
3. Indikator terukur; menetapkan parameter jelas—al-qawiy (kapasitas, eksekusi, keputusan) dan al-amin (kejujuran, akuntabilitas, konsistensi).

Dengan ini, muktamar tidak sekadar memilih figur, tetapi menilai kepemimpinan secara berbasis bukti.

Tanpa mekanisme ini, muktamar hanya akan mengulang pola lama: nilai dibicarakan, tetapi tidak menentukan hasil.

Dari Narasi ke Standar Kepemimpinan

Di titik inilah, tantangan utama gerakan berbasis keilmuan bukan terletak pada kekuatan narasi, tetapi pada keberanian menetapkan standar. Muktamar Pemuda Persis bukan hanya momentum memilih pemimpin, tetapi kesempatan untuk menegaskan kriteria siapa yang layak memimpin.

Dengan demikian, pertanyaan mendasarnya bergeser: bukan lagi siapa yang paling tampak ideal, tetapi siapa yang paling memenuhi kriteria al-qawiy dan al-amin secara nyata.

Di titik inilah arah organisasi ditentukan. Ketika idealitas berhasil diterjemahkan menjadi kriteria yang jelas dan diimplementasikan dalam proses, maka kepemimpinan tidak lagi menjadi simbol, tetapi menjadi kekuatan yang benar-benar menggerakkan.

Muktamar bukan ujian popularitas, tetapi ujian kelayakan; yaitu siapa yang benar-benar kompeten dan amanah untuk memimpin.